Sabtu, 20 Januari 2024 11:29:49 WIB

Selain dari sisi teknologi

Indonesia

Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online - Pemerintah berencana mulai mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032, sebagai salah satu sumber energi bersih dalam mendukung target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM, Prahoro Nurtjahjo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan di tiap-tiap Ditjen Kementerian ESDM.

Dalam Konferensi Pers Kementerian ESDM, di Jakarta hari Jumat, Prahoro mengatakan,  PLTN merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia, sehingga ada banyak tantangan dalam implementasinya. Selain dari sisi teknologi, masalah juga dihadapkan dari sisi sosial. Sebab saat ini belum begitu banyak SDM dalam negeri yang menguasai teknik mengelola PLTN.  Selain itu belum banyak kampus dalam negeri yang memfasilitasi pendidikan tenaga nuklir.

Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong kerja sama dengan pihak-pihak internasional.  Namun menurut Prahoro, bukan berarti Indonesia harus bergantung pada asing.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, PLTN baru beroperasi secara komersial pada tahun 2032. Targetnya, kapasitas PLTN bakal menjadi 9 gigawatt (GW) pada tahun 2060.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI Rabu lalu, Jisman mengatakan, pengembangan tenaga nuklir direncanakan menjadi komersial pada tahun 2032 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Kapasitasnya ditingkatkan menjadi 9 GW pada tahun 2060.

Dalam rapat tersebut, Jisman menyebut pemerintah juga akan mengembangkan sumber energi bersih lainnya.  Misalnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pemerintah bakal memanfaatkan waduk atau bendungan sebagai lokasi PLTS terapung. Ia menyebut potensinya bisa mencapai 14 gigawatt (GW).

Lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 21 GW melalui pengembangan teknologi, dan pengembangan sistem panas bumi non konvensional lainnya. Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akan dioptimalkan dan disalurkan ke pulau-pulau yang menjadi pusat beban permintaan listrik. (detik)

Komentar