Beijing, Radio Bharata Online - Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok pada hari Jum'at (10/5), Tiongkok meluncurkan serangkaian langkah untuk meningkatkan lingkungan bisnisnya dan mendorong transparansi dalam pengadaan publik pada tahun 2023.
Pengadaan publik adalah proses ketika pemerintah dan badan-badan milik negara membeli barang, jasa, dan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan.
Laporan Pengembangan Pengadaan Publik Tiongkok 2023 mengungkapkan bahwa tahun lalu, Kementerian Keuangan dan departemen-departemen lain bersama-sama memulai kampanye untuk menindak kegiatan ilegal dan tidak teratur dalam empat kategori pengadaan pemerintah.
Empat departemen pemerintah, yakni Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar, juga menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan ketentuan yang menghambat pasar terpadu dan persaingan yang adil dalam pengadaan publik.
"Mereka melakukan perbaikan signifikan pada ketentuan diskriminatif tertentu di bidang-bidang seperti kualifikasi, bisnis, dan teknologi, sehingga sangat meningkatkan lingkungan bisnis untuk pengadaan publik dan membuat persyaratan penawaran menjadi lebih masuk akal dan transparan," ujar Hu Dajian, Asisten Presiden Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok.
Otoritas terkait telah memperkenalkan langkah-langkah yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan ekonomi swasta dalam pengadaan publik, termasuk meningkatkan bagian yang dicadangkan untuk proyek pengadaan pemerintah menjadi lebih dari 40 persen, sebuah kebijakan yang telah diperpanjang hingga akhir 2023.
"Pihak berwenang sekarang menawarkan dukungan yang lebih besar untuk usaha kecil dan menengah dalam pengadaan publik, dengan berbagai perlakuan istimewa seperti jumlah kontrak yang dicadangkan, penangguhan pembayaran jaminan penawaran pada saat memenangkan tender, dan jumlah pembayaran yang disesuaikan," kata Hu.
