Minggu, 24 Agustus 2025 9:49:37 WIB

Tiongkok Tegaskan SCO Terbuka bagi Negara Baru, Pemimpin ASEAN Diundang Hadiri KTT di Tianjin

Tiongkok

Pantau - AP Wira

BEIJING, Bharata Online - Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa Shanghai Cooperation Organization (SCO) tetap terbuka untuk negara yang ingin bergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO yang akan berlangsung pada 31 Agustus - 1 September 2025 mendatang di Tianjin. Tema KTT tahun ini adalah "Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa organisasi yang berdiri pada 2001 itu konsisten menjunjung prinsip keterbukaan. Tiongkok mengundang 22 pemimpin negara dan pemerintahan untuk hadir dalam KTT SCO. Undangan juga diberikan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Presiden Laos Thongloun Sisoulith, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

Kelima negara tersebut diketahui bukan anggota tetap, pemantau, maupun mitra dialog SCO. Selain kepala negara, juga akan hadir sejumlah pemimpin organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Sekjen SCO Ilmekbayev, dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn.

SCO awalnya dibentuk oleh Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. India dan Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023, dan Belarus pada 2024, sehingga kini berjumlah 10 anggota.

Selain itu, SCO memiliki dua negara pemantau yaitu Mongolia dan Afghanistan, serta 14 mitra dialog termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab.

Dalam kepemimpinannya, Tiongkok mendorong agar SCO melanjutkan inisiatif Prakarsa Pembangunan Global dari Presiden Xi Jinping. Fokus kerja sama meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim, industrialisasi, ekonomi digital, hingga konektivitas.

Tiongkok juga mengajukan dua dokumen penting untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia, serta 80 tahun berdirinya PBB. Dokumen tersebut berupa deklarasi yang menegaskan persatuan negara-negara anggota dalam menghadapi isu internasional dan regional utama. [Pantau]

Komentar