Rabu, 24 April 2024 9:10:44 WIB

Jokowi menjanjikan pemerintahannya saat ini akan mendukung proses transisi ke pemerintahan baru Salah satu bukti transisi yang dilakukan adalah memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam prirotas anggaran 2025

Indonesia

Detikcom - AP Wira

JAKARTA, Radio Bharata Online - Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin menghormati sepenuhnya putusan MK menolak gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Jokowi menyebut putusan itu tidak membuktikan tuduhan negatif yang dilempar kepada pemerintah terkait pemilu.

Di sela kunjungan kerjanya di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4), Jokowi mengatakan, "Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat,  politisasi bansos, dan ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah," 

Jokowi mengatakan usai putusan MK ini, saatnya semua pihak kembali bersatu membangun negara. Ia menyinggung masalah geopolitik eksternal yang berdampak ke semua negara. Jokowi juga menjanjikan pemerintahannya saat ini akan mendukung proses transisi ke pemerintahan baru yang bakal dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Salah satu bukti transisi yang dilakukan adalah memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam prirotas anggaran 2025. Program unggulan tersebut adalah program makan siang gratis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat program makan siang gratis bakal masuk dalam APBN 2025. Sri Mulyani bilang pemerintah akan memberikan ruang fiskal untuk program unggulan Prabowo itu pada APBN 2025. Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada rincian anggaran untuk program ini karena masih akan dibahas lebih lanjut.

Sri Mulyani juga mengatakan komunikasi akan dilakukan secara intensif kepada perwakilan pemerintahan berikutnya. Karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober.

[Detikcom]

Komentar