Rabu, 24 April 2024 14:11:16 WIB

Tiongkok Desak AS Berhenti Main Tuding terhadap HAM Negara Lain

Tiongkok

CRI/Angga

Menanggapi “Laporan HAM Tahun 2023” yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, dalam jumpa pers hari Selasa kemarin (23/4) menyatakan, isi terkait Tiongkok dalam laporan tersebut penuh dengan isapan jempol politik dan prasangka ideologis. Tiongkok sangat menyesalkan dan menentang tegas hal itu. AS harus berhenti main tuding terhadap hak asasi manusia negara lain, berhenti mengintervensi urusan dalam negeri serta berhenti melanggar HAM negara lain dengan dalih HAM dan demokrasi.

Wang Wenbin mengatakan, terkait keadaan HAM di Tiongkok, rakyat Tiongkoklah yang paling berhak untuk angkat bicara. “Tiongkok telah menyelesaikan masalah kemiskinan absolut secara historis, mengembangkan demokrasi dengan proses menyeluruh, telah mendirikan sistem pendidikan, jaminan sosial dan sistem kesehatan berskala terbesar di dunia, di mana rasa perolehan, kebahagiaan dan rasa aman rakyat semakin meningkat. Tiongkok telah menempuh jalan pembangunan hak asasi manusia yang sesuai dengan arus zaman dan sesuai dengan kondisi dalam negerinya sendiri. Hasil survei Universitas Harvard AS selama belasan tahun berturut-turut menunjukkan, tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah Tiongkok melebihi 90 persen. Wang Wenbin selanjutnya mengatakan, Laporan Ham AS tersebut selalu main tuding terhadap keadaan HAM di hampir 200 negara dan daerah di dunia kecuali dirinya sendiri. Hal ini sekali lagi mengungkapkan karakteristik AS yang hegemonis dan egois, serta selalu menerapkan standar ganda yang munafik. Jika AS benar-benar memperhatikan HAM, maka mereka seharusnya memandang penting serangkaian masalah dalam negerinya termasuk kekerasan senjata, maraknya narkoba, diskriminasi ras serta martabat HAM yang terinjak-injak. Selain itu, mereka seharusnya juga mawas diri terhadap bencana HAM yang diakibatkan oleh tindakan intervensinya terhadap luar negeri, serta pemasokan senjatanya ke daerah konflik bersenjata. AS sudah empat kali berturut-turut memveto upaya Dewan Keamanan PBB untuk mendorong gencatan senjata di Jalur Gaza, tanpa mengindahkan kenyataan bahwa lebih dari 110 ribu warga sipil menjadi korban tewas atau korban luka dalam konflik. Inilah bukti terkuat bahwa AS adalah negara yang mengabaikan dan menginjak-injak hak asasi manusia.

“AS yang melakukan hegemoni dengan mengatasnamakan HAM, sudah terungkap sejak awal di depan publik internasional.” Wang Wenbin mendesak AS untuk melakukan introspeksi diri, menyelesaikan masalahnya sendiri, berhenti berlagak sebagai “Guru HAM”, berhenti main tuding terhadap HAM negara lain, berhenti mengintervensi urusan dalam negeri dan melanggar HAM negara lain dengan dalih HAM dan demokrasi, serta berhenti mengekspor konflik dan kerusuhan ke luar negeri.

Pewarta : CRI

Komentar