Selasa, 23 Juli 2024 10:35:42 WIB

Aplikasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait

Indonesia

Endro

JAKARTA, Radio Bharata Online - Kementerian Perhubungan akan terus mengembangkan aplikasi sistem kepelabuhanan Inaportnet, salah satunya untuk memberikan dukungan bagi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA, di Jakarta, hari Senin (22/7).

Menurut Budi, Kementrian Perhubungan telah, dan akan terus melakukan upaya pengembangan Inaportnet guna memperkuat SIMBARA, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, dalam pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini memudahkan para regulator terkait di pelabuhan, untuk melakukan pengawasan dan validasi muatan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) royalti, hingga lembar hasil survey yang diterbitkan oleh surveyor.” 

Selama ini, pemanfaatan data Inaportnet telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan kepelabuhanan. Integrasi Inaportnet dengan Sistem Single Submission (SSm) Pengangkut, telah mempercepat proses penyerahan dokumen secara elektronik, mencerminkan transformasi digital yang efektif dan efisien di sektor kepelabuhanan. 

Aplikasi ini juga telah diintegrasikan dengan SIMBARA guna meningkatkan pengawasan terhadap komoditas tambang, dan penerimaan negara atas komoditas tambang.

Hingga tahun 2023, Inaportnet telah diterapkan di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dari 54 pelabuhan yang menangani komoditas mineral dan batu bara, sebanyak 20 pelabuhan dengan volume muatan tertinggi, telah menjadi fokus utama pengawasan. 

Upaya ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan kapal, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Aplikasi SIMBARA diluncurkan pada Maret 2022. Aplikasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait, diantaranya Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan.  (Kemenhub)

Komentar