Rabu, 6 Agustus 2025 14:20:45 WIB

Ambalat Memanas Lagi Gegara Oposisi Malaysia

Indonesia

Radar Bali -AP Wira

JAKARTTA, Bharata Online - Parlemen oposisi dari negara tetangga Malaysia memprovokasi pemerintah Malaysia untuk merebut Ambalat yang dinilai kaya tambang. Jagat maya warganet Malaysia dan Indonesia pun memanas atas isu tersebut.

Blok Ambalat, yang meliputi area seluas sekitar 15.235 kilometer persegi, di Laut Sulawesi (Selat Makassar), diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Hal ini menjadikannya zona yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi kedua negara.

Asal muasal sengketa Ambalat berawal dari peta Malaysia tahun 1979 silam, yang seenaknya main klaim bahwa wilayah tersebut sebagai bagian dari batas maritim Malaysia (Blok ND6 dan ND7).

Atas sikap kebiasaan main klaim Malaysia yang tidak hanya dalam bidang seni,budaya, ini, Indonesia menolaknya, karena bertentangan dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinental 1969 silam dan Persetujuan Tapal Batas Laut 1970.

Ini tentu bukan tanpa sebab. Indonesia merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), yang memberikan hak kedaulatan atas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut, serta posisi Karang Unarang sebagai titik dasar terdekat.

Di sisi lain Malaysia dengan logika aneh mengaku alasan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) 2002 yang memberikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia, padahal, ironisnya putusan tersebut tidak ada menyebut batas maritim untuk Ambalat.

Sejak klaim Malaysia itu, akhirnya muncul sejumlah ketegangan dari tahun ke tahun. Pada 2005, ketika kapal perang Malaysia dan Indonesia terlibat dalam insiden kecil, termasuk tabrakan antara KD Rencong dan KRI Tedong Naga yang menegangkan hubungan kedua negara.

Kemudian berlanjut tahun 2009, Indonesia melaporkan adanya kejadian 19 pelanggaran perbatasan oleh kapal Malaysia, memicu protes diplomatik dua negara yang netizennya saling serang ini.

Saat itu kedua negara berhasil meredakan eskalasi melalui saluran diplomatik, termasuk pembentukan ISWAMI untuk mengurangi narasi konfrontatif di media yang memanas karena memantau perkembangan di lapangan.[RadarBali]

Komentar