Jumat, 14 Maret 2025 11:32:48 WIB

Tiongkok menyambut baik upaya pemerintah Sudan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan bagi sejumlah pengungsi yang kembali ke rumah

International

Eko Satrio Wibowo

New York, Radio Bharata Online - Seorang utusan Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis (13/3) meminta semua pihak yang bertikai di Sudan untuk mencapai gencatan senjata selama bulan Ramadan sesegera mungkin.

Konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Sudan atau Sudanese Armed Forces (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF), yang merupakan pasukan paramiliter, telah meningkat, khususnya di Khartoum dan Sudan bagian tengah dan barat, dengan kedua pihak yang bertikai bergerak untuk pertempuran yang menentukan.

Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fu Cong, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Sudan bahwa bulan depan, konflik bersenjata negara itu akan menandai dua tahun sejak dimulainya, dan masih belum ada tanda-tanda perdamaian.

Baru-baru ini, RSF telah sering melancarkan serangan terhadap kamp-kamp pengungsi di dan sekitar El Fasher di Sudan bagian barat. Permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai terus berlanjut tanpa henti, dan skala korban sipil dan pengungsian terus meluas, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan, kata Fu.

Tiongkok mengimbau semua pihak yang bertikai untuk melaksanakan persyaratan resolusi Dewan Keamanan dan menanggapi seruan umum masyarakat internasional, mewujudkan gencatan senjata dan de-eskalasi situasi, serta menciptakan kondisi agar bantuan dapat mengalir masuk.

"Seminggu yang lalu, Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan pers presiden yang menyatakan keprihatinan serius atas penandatanganan piagam politik oleh Pasukan Dukungan Cepat dan faksi politik lainnya serta pengumuman pembentukan 'pemerintahan paralel'. Tiongkok telah mencatat bahwa pihak-pihak terkait telah menandatangani lebih lanjut 'konstitusi transisi' beberapa hari yang lalu. Langkah ini dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko perpecahan, yang bertentangan dengan tujuan penyelesaian konflik. Tiongkok menegaskan kembali bahwa kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Sudan harus dihormati, dan Piagam PBB serta hukum internasional harus dipatuhi," jelas Fu.

Fu mencatat bahwa Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa semua pihak yang berkonflik harus mematuhi kewajiban hukum humaniter internasional, melindungi warga sipil dari dampak perang, menghentikan serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar, serta melindungi hak-hak dasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Tiongkok menyambut baik upaya pemerintah Sudan untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan bagi sejumlah pengungsi yang kembali ke rumah, dan mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan pemerintah Sudan dan pihak-pihak terkait lainnya guna memulihkan jalur transportasi kemanusiaan ke El Fasher dan tempat-tempat lain sesegera mungkin guna memastikan transportasi yang aman dan distribusi pasokan bantuan yang tepat waktu, kata Fu.

Komentar