Beijing, Radio Bharata Online - Keputusan Tiongkok untuk tidak menerapkan perlakuan khusus dan berbeda dalam negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) saat ini dan di masa mendatang tidak mengubah status atau identitasnya sebagai negara berkembang, kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, He Yadong, pada hari Kamis (25/9).
Dalam pertemuan tingkat tinggi tentang Inisiatif Pembangunan Global di sela-sela debat umum Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa (23/9), Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, mengumumkan bahwa sebagai negara berkembang utama yang bertanggung jawab, Tiongkok tidak akan mengupayakan perlakuan khusus dan berbeda dalam negosiasi WTO saat ini dan di masa mendatang.
Dalam jumpa pers di Beijing, He mengatakan bahwa keputusan tersebut menunjukkan komitmen Tiongkok sebagai negara berkembang utama dan pemain penting dalam perdagangan global, yang akan membantu implementasi Inisiatif Pembangunan Global yang lebih baik dan mencapai Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
"Keputusan ini tidak memengaruhi identitas Tiongkok sebagai negara berkembang di WTO, maupun hak-haknya berdasarkan ketentuan perlakuan khusus dan berbeda dalam perjanjian WTO yang ada," ujarnya.
"Tiongkok tetap menjadi negara berkembang terbesar di dunia, dan status serta identitasnya sebagai negara berkembang tidak berubah. Tiongkok selalu menjadi anggota Global South dan akan selalu berdiri bersama negara-negara berkembang lainnya. Tiongkok akan, seperti biasa, menjunjung tinggi multilateralisme sejati, mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dan berdiri berdampingan dengan negara-negara berkembang untuk mempersempit kesenjangan Utara-Selatan, meningkatkan sistem tata kelola ekonomi global, dan membangun ekonomi dunia yang terbuka," jelasnya.
